Stop Online Piracy Act

Stop Online Piracy Act (SOPA) (Undang-Undang Penghentian Pembajakan Daring), juga dikenal dengan House Bill 3261 (Rancangan Undang-Undang dari Dewan Perwakilan Rakyat nomor 3261) atau H.R. 3261, adalah sebuah rancangan undang-undang yang dikemukakan di Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat pada 26 Oktober 2011 oleh Ketua Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Amerika Serikat Lamar Seeligson Smith dari Partai Republik dan kelompok bipartisan beranggotakan 12 sponsor awal. Rancangan undang-undang tersebut, jika diterapkan secara hukum, akan memperluas kemampuan penegakan hukum Amerika Serikat dan pemegang hak cipta untuk melawan perdagangan daring dalam kekayaan intelektual berhak cipta serta barang bajakan.^[2] Rancangan undang-undang yang disampaikan kepada Komite Kehakiman Dewan Perwakilan ini didasarkan pada PRO-IP Act (Undang-Undang PRO-IP) tahun 2008 yang serupa dan rancangan undang-undang dari Senat yang berhubungan, PROTECT IP Act (PIPA) (Undang-Undang PROTECT IP).

Rancangan undang-undang awal yang diusulkan ini akan memungkinkan Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serta pemegang hak cipta, untuk mendapatkan keputusan pengadilan terhadap suatu situs yang disangka dapat memungkinkan terjadinya atau memfasilitasi suatu pelanggaran hak cipta. Tergantung pada siapa yang mengajukan permintaan tersebut, keputusan pengadilan ini dapat mengakibatkan pembatasan jaringan periklanan daring dan perantara pembayaran untuk melakukan bisnis dengan situs yang diduga melanggar tersebut, pembatasan mesin pencari untuk menghubungkan ke situs yang diduga melanggar tersebut, serta memaksa penyedia jasa internet untuk memblokir akses ke situs yang diduga melanggar tersebut. Rancangan undang-undang ini menyatakan bahwa streaming konten berhak cipta tanpa izin adalah suatu tindakan kriminal, dan dapat dikenakan hukuman maksimal lima tahun penjara jika melakukan pelanggaran tersebut sepuluh kali dalam waktu enam bulan. Rancangan undang-undang ini juga memberikan kekebalan hukum terhadap layanan internet yang secara sukarela mengambil tindakan terhadap situs yang melakukan pelanggaran, dan juga melakukan tanggung jawab atas kerugian setiap pemegang hak cipta yang sengaja salah mengartikan suatu situs web sebagai situs yang melakukan pelanggaran.

Tujuan

• Melindungi kekayaan intelektual dari pencipta konten
• Perlindungan terhadap obat-obatan palsu

Tindakan lanjut

Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Amerika Serikat telah mengadakan rapat dengar pendapat pada tanggal 16 November 2011 dan 15 Desember 2011. Komite ini menjadwalkan debat lanjutan pada Januari 2012, tetapi pada tanggal 17 Januari, Lamar Seeligson Smith mengatakan bahwa "karena adanya penarikan dari pihak Republik dan Demokrat selama dua minggu ke depan, pembahasan Undang-Undang Penghentian Pembajakan Daring diharapkan dapat dilanjutkan pada bulan Februari."

Pada 20 Januari 2012, Lamar Smith menunda rencana untuk merancang undang-undang tersebut. Dia mengatakan "Komite tetap berkomitmen untuk menemukan solusi terhadap masalah pembajakan daring yang tetap akan melindungi kekayaan dan inovasi intelektual warga Amerika... Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Amerika Serikat akan menunda pertimbangan atas undang-undang ini sampai ada kesepakatan yang lebih luas pada satu solusi."

Dampak

Kebebasan berpendapat daring

Disebutkan dalam Texas Insider bahwa Presiden Obama "tidak akan mendukung undang-undang yang akan mengurangi kebebasan berpendapat", kata sang pewawancara Jay Carney~"Texas Insider". Texas Insider. pp. 1. Diakses pada 19 Januari 2012.

Dalam blog Techland TIME, Jerry Brito menulis, "Bayangkan jika Britania Raya membuat daftar hitam surat kabar Amerika yang ditemukan telah melanggar privasi selebriti? Atau bagaimana jika Perancis memblokir situs Amerika yang diyakini berisi kebencian?" Demikian pula dengan Pusat Demokrasi dan Teknologi yang telah memperingatkan bahwa "Jika SOPA dan PIPA disahkan, pemerintah Amerika Serikat harus menyiapkan pemerintah lain agar mengikuti aturan ini, dalam hal kebijakan sosial yang mereka yakini penting—apakah perlu membatasi pidato kebencian, penghinaan kepada pejabat publik, atau politik perbedaan pendapat."

Laurence H. Tribe, seorang profesor hukum konstitusional di Universitas Harvard, mengeluarkan sebuah surat terbuka di internet dan menyatakan bahwa SOPA akan “merusak keterbukaan dan pertukaran informasi secara bebas yang ada di dalam jantung dari Internet. Dan hal ini akan melanggar Amandemen Pertama (dalam Konstitusi Amerika Serikat).”

Paulus Almeida dari AFL-CIO, mengemukakan pendapatnya dalam mendukung SOPA. Dia menyatakan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah bahan pertimbangan yang relevan, karena "Kebebasan berpendapat tidak sama dengan pelanggaran hukum di Internet. Tidak ada inkonsistensi antara melindungi Internet yang terbuka dan menjaga kekayaan intelektual. Perlindungan kekayaan intelektual tidak sama dengan penyensoran. Amandemen Pertama tidak melindungi pencurian barang dari truk

sumber : http://id.wikipedia.org/